Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKOT | 2.15.05.2.02.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.03.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jari...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.03.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan J...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.04.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Ja...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.05.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.05.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.06.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian p...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.06.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.07.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaa...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.2.07.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.3.06.0001 |
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai...
|
Unit | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.3.06.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infras...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.3.07.0001 |
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian
Indikator: Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan B...
|
orang | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.4.06.0001 |
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai...
|
Unit | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.15.05.4.06.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infras...
|
Laporan | NON-SPM |