Fasilitasi RKPD 2027

Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.

Tahun Pemutakhiran 2027

Total Subkegiatan 7.765 Keseluruhan entri data

📋

Bidang Urusan 51 Bidang urusan unik

🏛️

Total Program 237 Program unik di seluruh bidang

📂

Total Kegiatan 1.621 Kegiatan unik di seluruh program

⚡

Subkegiatan SPM 614 Wajib Standar Pelayanan Minimal

⭐

Bidang Urusan

Penandaan Kebijakan

Pemda	Kode Subkegiatan	Nomenklatur Subkegiatan	Kinerja & Indikator	Satuan	SPM
KABKOT	2.10.07.3.01.0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Indikator: Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat...	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.02.0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Indikator: Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat...	Laporan	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.02.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat...	Berita Acara	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.03.0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat Indikator: Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.04.0001	Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Indikator: Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.04.0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik Indikator: Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari...	Laporan	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.05.0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat Indikator: Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat...	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.06.0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat Indikator: Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak ata...	Sertifikat	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.07.0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Indikator: Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi...	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.07.0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota Indikator: Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan...	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.08.0001	Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah pro...	Dokumen	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.09.0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator: Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan...	Laporan	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.09.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dala...	Berita Acara	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.10.0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi Indikator: Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah ada...	Laporan	NON-SPM
KABKOT	2.10.07.3.10.0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota Prog: 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota Indikator: Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	NON-SPM

Rincian Subkegiatan