Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROV | 2.15.04.4.05.0002 |
Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
Prog: 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
|
Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
Indikator: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.04.4.06.0001 |
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah
Prog: 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
|
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah
Indikator: Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan un...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.01.0001 |
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian
Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.01.0002 |
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian
Indikator: Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana I...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.01.0003 |
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.01.0004 |
Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersedianya PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi
Indikator: Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.02.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, I...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.02.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.03.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jari...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.03.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.04.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Ja...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.05.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.05.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.06.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian p...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.06.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM |