Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROV | 2.15.02.1.14.0004 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
Indikator: Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerj...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.15.0001 |
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan O...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.15.0002 |
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.15.0003 |
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekono...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.3.05.0006 |
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
Indikator: Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terha...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.3.17.0001 |
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ
Indikator: Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan d...
|
orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.4.05.0006 |
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator: Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terha...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.4.17.0001 |
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ
Indikator: Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan d...
|
orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0001 |
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0004 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Indikator: Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0006 |
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe A
Indikator: Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang diawasi
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0007 |
Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terselenggaranya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe A
Indikator: Jumlah terminal yang menyelenggaran sistem informasi manajem...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0008 |
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terbangunnya Terminal Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang
Indikator: Jumlah terminal Tipe A yang terbangun yang dilengkapi Fasili...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.6.04.0009 |
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A
Indikator: Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Te...
|
Orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.01.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
Indikator: Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelaya...
|
Unit | NON-SPM |